BUS-TRUCK - Polemik soal impor ratusan ribu kendaraan komersial dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih setidaknya akan mereda untuk semantara waktu seiring pernyataan sikap dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menunda rencana tersebut.
Pernyataan yang dilontarkan awal pekan ini, juga seiring dengan penjabaran dari Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, bahwa kapasitas produksi kendaraan nasional sangat besar. Saat ini kapasitas terpasang gabungan pusat perakitan maupun produksi kendaraan di Indonesia ada di angka 2,59 juta unit.
Dari kapasitas tersebut produktivitasnya baru di besaran 1,3 juta unit setahunnya. Hal itu diungkapkannya dalam satu sesi media gathering di Jakarta (23/2)
Sejumlah jenama yang punya fasilitas produksi untuk kendaraan komersial di Indonesia antara lain; Daihatsu, Hino, Wuling, Mitsubishi Fuso, DFSK, Isuzu, Toyota, Suzuki, maupun Mercedes-Benz.
Dari kondisi tersebut Putu juga menyebutkan bahwa fasilitas perakitan tersebut sudah membentuk ekosistem yang spesifik.
Oleh karena itu ia berharap bahwa potensi dalam negeri tersebut tidak terabaikan, sebab potensi tersebut juga akan berkaitan langsung dengan ketersediaan lapangan kerja. Kondisi tersebut juga akan paralel dengan invetsasi yang sudah dibenamkan selama ini akan juga bisa berkembang.
Baca juga: TKDN Produk Hino Hasil Perakitan Purwakarta Sudah Melewati 40 Persen
Baca juga: Isuzu Siapkan Traga Spesifikasi Khusus Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Riswan Alamsyah sebagai Ketua Bidang Data dan Statistik Gaikindo menyebutkan bahwa sebelumnya pihak Agrinas memang melakukan window shopping ke sejumlah APM nasional untuk pengadaan kendaraan buat Koperasi Desa Merah Putih.
Pria yang juga jadi Executive Advisor PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors itu menyebutkan soal spesifikasi maupun harga per unit tidak menjadi isu krusial. Persoalan tenggat waktu ketersediaan mobil-mobil tersebut di bulan Oktober tahun ini yang menurut Riswan menjadi ganjalan.
Diutarakan juga oleh Riswan, alih-alih akan ada pembahasan lanjutan atas rencana pemerintah itu berikut solusi atas potensi kendalanya malah berujung kabar soal impor utuh dari India.
PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) merupakan pihak yang dapat wewenang untuk pengadaan kendaraan operasional bagi ribuan koperasi desa tersebut.
Di lain kesempatan, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, pekan lalu (19/2) telah membuat penegasan soal rencana impor kendaraan komresial dari India itu.
Menurutnya, seperti dikutip dari Antara, apabila pengadaan kendaraan pikap 4x2 sebanyak 70.000 unit dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan memberikan dampak ekonomi ke belakang atau backward linkage senilai Rp27 triliun. (EW)