BUS-TRUCK – Wacana kenaikan tarif moda angkutan massal Transjakarta sudah muncul setidaknya setahun terakhir. Bahkan sempat megemuka kalau tarif baru bus Transjakarta di kisaran Rp5.000.
Namun, Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga menyatakan kenaikan tarif Transjakarta ditunda demi menjaga daya beli masyarakat.
"Kenaikan itu ditunda karena atas permintaan pemerintah pusat. Ini pasti lebih kepada pertimbangan situasi ekonomi yang kurang kondusif," kata Nirwono dalam Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 "Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum di Tengah Efisiensi Anggaran" di Jakarta, pekan ini (8/1).
Nirwono menjelaskan, seperti dikutip dari Antara, dengan turunnya kondisi ekonomi sosial tentu pemerintah pusat mempertimbangkan daya beli masyarakat, sehingga meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk menunda kenaikan tarif Transjakarta.
Oleh karena itu, kenaikan tarif Transjakarta kembali tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Hal ini termasuk juga soal tenggat waktu kapan kenaikan tarif benar-benar dilaksanakan kelak.
Terkait anggaran, Nirwono menyebut subsidi Transjakarta pada 2026 dalam APBD murni disepakati sebesar Rp3,7 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp4,1 triliun.
Padahal, menurutnya lagi, untuk mempertahankan tingkat layanan yang sama dengan 2025, dibutuhkan anggaran sekitar Rp4,8 triliun.
“Kalau anggarannya hanya Rp3,7 triliun, maka ada dua pilihan, layanannya turun atau layanannya berhenti di tengah tahun. Tentu ini tidak kita inginkan,” katanya.
Oleh karena itu untuk memastikan layanan tetap berjalan hingga akhir 2026, Pemprov DKI berencana menambah anggaran melalui APBD Perubahan yang akan dibahas pada pertengahan tahun.
“Selisih anggaran sekitar Rp1,1 triliun akan dimasukkan dalam APBD Perubahan, sehingga layanan Transjakarta tetap sama dengan 2025 sampai akhir tahun,” pungkasnya.
Saat ini, kebijakan yang sedang dikaji adalah pengurangan subsidi, sebagai imbas dari pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Baca juga: Pemerintah Daerah Perlu Bikin terobosan Angkutan Massal
Baca juga: Menhub: Transportasi Umum Jakarta Contoh Bagi Solusi Kemacetan Di Kota Lain
Subsidi untuk angkutan umum perlu diutamakan
Dalam kesempatan diskusi yang sama, pendiri Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN), Ki Damaningtyas, menilai soal berkurangnya subsidi untuk angkutan umum dianggap persoalan krusial.
Karena subsidi buat angkutan massal, khususnya untuk bus listrik, lebih bermanfaat untuk mengurangi kemacetan sekaligus mengurangi polusi di Jakarta. Menurut Darmaningtyas, bus sebagai transportasi umum tentu mampu mengurangi kemacetan daripada motor dan mobil yang malah menambah kepadatan jalan.
Hal ini terlepas dari kendaraan listrik yang memang mampu mengurangi polusi udara. "Tapi kalau subsidi motor atau mobil listrik, pasti akan menambah kemacetan. Memang polusinya berkurang, tetapi kemacetannya akan bertambah," wantinya lagi.
Oleh karena itu juga, wacana naiknya tarif angkutan Transjakarta juga perlu dikaji lebih mendalam. Bahkan jika memungkinkan pihak Transjakarta membebaskan tarif layanan guna mendorong penggunaan transportasi publik yang mudah dan terjangkau.
"Jangan buru-buru naikin tarif tapi dihitung dulu, lebih baik tetap Rp3.500. Bahkan, ada beberapa negara di luar sana juga yang mulai memikirkan bahwa angkutan umum digratiskan saja," imbuh Ketua Dewan Pembina INSTRAN, Bambang Susantono, dalam kesempatan yang sama.
Bambang menyoroti aspek yang lebih penting bagi transportasi umum saat ini justru terkait "first and last mile" atau perjalanan dari tempat transit transportasi massal ke tempat tujuan. Ia berpendapat soal pentingnya untuk meningkatkan keterjangkauan akses pengguna dari rumah hingga ke stasiun tujuan.
Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam terkait tarif transportasi, termasuk fasilitas yang disediakan. "Karena dari situ orang bisa mengalokasikan dananya untuk hal-hal lain, orang bisa melakukan mobilitas dengan lebih baik, dan itu akan menjadikan multiplier untuk ekonomi perkotaan," pungkasnya. (EW)