Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mendorong percepatan pengembangan bus listrik sebagai transportasi publik di perkotaan untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.
“Kementerian Perhubungan selalu memprioritaskan pengadopsian transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara. Karena itu, kami mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik, yakni penggunaan bus listrik untuk kawasan perkotaan,” ujarnya dalam acara Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide di Jakarta, pekan ini (21/5).
Menhub menuturkan pemerintah pusat serius mengembangkan kendaraan listrik, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Atas dasar itu, Kementerian Perhubungan sedang menyusun Peta Jalan Implementasi E-Mobility untuk program transportasi massal berbasis BRT di Indonesia.
Program lainnya adalah angkutan umum di dua kota, yaitu Medan dan Bandung, yang implementasinya akan menggunakan bus listrik. Namun, Budi menuturkan bahwa masih ada sejumlah tantangan dalam pengembangan angkutan umum berbasis listrik di Indonesia, di antaranya, kurangnya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi publik, serta kurangnya sarana dan prasarana terkait kesiapan armada bus listrik, seperti ketersediaan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik.
Sejurus kemudian Menhub juga menyadari bahwa pengadaan kendaraan listrik membutuhkan biaya yang tak sedikit, apalagi harga kendaraan listrik bisa dua kali lipat lebih mahal dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.
“Menurut saya, salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam kendaraan listrik adalah baterai. Karena itu, saya berharap ITDP (Institute for Transportation and Development) atau pihak-pihak lain yang berkepentingan bisa melakukan riset bagaimana cara mendapatkan baterai dengan harga yang terjangkau,” tuturnya, seperti dikutip dari Antara.
Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menerima hasil studi ITDP Indonesia terkait "Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan" untuk mendukung akselerasi elektrifikasi bus di perkotaan.
Studi tersebut menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah masih rendah dalam penyelenggaraan transportasi publik yang baik, dan tingginya biaya investasi adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi sejumlah hambatan utama elektrifikasi transportasi publik perkotaan.
Studi ITDP merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, yaitu Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor, dan Padang.
Studi tersebut menyebutkan bahwa untuk mendorong program elektrifikasi yang tepat sasaran dan menjamin ketersediaan anggaran, elektrifikasi transportasi publik di 11 kota prioritas tersebut perlu dicantumkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Selain mengganti armada bus yang sudah ada menjadi bus listrik, kota juga perlu menambah armada bus secara gradual untuk menjamin ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik nol emisi.
Baca juga: ESDM: Bahan Bakar Hidrogen Potensial Untuk Bus Dan Truk
Baca juga: Elektrifikasi Armada TransJakarta Perlu Dipercepat