BUS-TRUCK - Kajian Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) dan PT Egis International Indonesia menemukan bahwa 79 persen emisi angkutan barang di koridor jalan Jawa–Bali terkonsentrasi di tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Seperti juga diterangkan oleh Febriani Astari dari PT Egis International Indonesia pekan ini (4/11/2026) di Yogyakarta, seperti dikutip dari Antara, emisi angkutan barang jalan di koridor Jawa–Bali mencapai 19,72 juta ton CO2 pada 2026, dan tanpa intervensi, naik 51 persen menjadi 29,80 juta ton pada 2035.
Rinciannya sebagai berikut; Jawa Barat menyumbang 31 persen, kemudian Jawa Tengah 26 persen, dan juga Jawa Timur 22 persen. Untuk jenis kendaraan, truk dua sumbu medium dan truk tiga sumbu menyumbang 59 persen emisi.
Dijabarkan lagi oleh Febriani, dengan asumsi harga karbon 50 dolar AS per ton, maka nilai ekonomi emisinya mencapai sekitar Rp220 triliun secara kumulatif hingga 2035.
Sementara itu, Ketua Tim Kajian dari Pustral UGM, Arif Wismadi, dalam kesempatan yang sama mengatakan soal opsi untuk menafaatkan kendaran angkutan barang bertenaga listrik. Dari 14 wawancara mendalam serta FGD di Jakarta, Surabaya, dan Bali yang melibatkan 185 instansi menempatkan infrastruktur pengisian daya dan harga truk listrik sebagai hambatan teratas.
Walau begitu, minat untuk memanfaatkan kendaran angkutan barang tenaga listrik sudah muncul, berdasarkan survei terhadap 50 UMKM angkutan barang menunjukkan hanya delapan persen yang mau beralih dengan syarat kredit saat ini. Hana saja skema kreditnya menjadi 56 persen dengan uang muka 15 persen, bunga nol persen, dan jaminan cukup BPKB truk listrik.
Baca juga: Operator Truk Listrik di Eropa Masih Terkendala Soal Jaringan Isi Ulang Daya
Baca juga: Farizon Luncurkan Empat Kendaraan Niaga Listrik, Ini Keunggulannya
Agar perpindahan peralihan dari pemakaian kendaraan fosil ke listrik lebih lancar lagi dimunculkan tiga prototipe pembiayaan, yaitu kredit hijau berbasis kontrak dengan pemilik barang, sewa armada tanpa uang muka, dan langganan baterai.
Arif mengingatkan kembali bahwa sebuah produk truk listrik tidak bisa dipinang begitu saja oleh calon operatornya selama simulasi pembiayaan serta biaya operasionalnya tidak ekonomis.
Bukan hanya itu, jumlah SPKLU yang merata juga masih jadi tantangan yang sangat besar bagi dunia kendaraan komersial tenaga listrik. Saat ini 36 persen Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Jawa–Bali berada di lima wilayah kota Jakarta, padahal wilayah itu hanya menyumbang 4,8 persen emisi truk.
Arif juga berharap agar SPKLU khusus truk dan kendaraan komersial segara diperbanyak, tersebar di sepanjang koridor Jawa–Bali, tidak menumpuk di bagian barat Jawa seperti yang terjadi pada jaringan charging unit kendaraan listrik penumpang.
Menurutnya elektrifikasi logistik juga lebih berkeadilan karena manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat, berbeda dengan subsidi mobil listrik penumpang yang lebih banyak dinikmati kelompok mampu. (EW)