OTODRIVER - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan, insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.
Dalam keterangannya pekan ini di Jakarta (12/5), ia memperkirakan harga minyak dunia tidak akan turun dalam waktu dekat. Hal itu seiring masih belum meredanya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, seperti dikutip dari Antara, berkaca dari kondisi konflik tersebut ditambah masih tingginya konsumsi BBM nasional, jika ada proses konversi energi ke listrik secara insentif akan bisa berdampak pada upaya signifikan atas penurunan impor BBM.
Purbaya juga mengingatkan terdapat sistem kelistrikan PLN yang memiliki mekanisme take or pay, di mana PLN tetap membayar pembangkit sesuai kontrak meski listrik tidak seluruhnya terserap.
Kelebihan kapasitas tersebut dinilai dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan kendaraan listrik untuk menekan konsumsi BBM dan impor energi.
Skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang disodorkan pihak pemerintah atas insentif itu, pertama, PPN DTP sebesar 100 persen untuk mobil listrik berbasis nikel, atau Nickel Manganese Cobalt).
Kedua, PPN DTP sebesar 40 persen untuk baterai selain nikel.
Ketiga, ini untuk pembelian motor, subsidi pembelian per unit motor listrik sebesar Rp5 juta.
Rencana pemerintah memberikan insentif secara terbatas bagi kendaraan listrik muncul beberapa waktu belakangan.
Insentif kendaraan listrik yang tengah disiapkan yakni masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu sepeda motor listrik tahun ini.
Penerapannya ditargetkan di bulan Juni 2026.
Namun Iinsentif PPN DTP dikhususkan untuk kendaraan listrik itu tanpa mencakup kendaraan hibrida. (EW)