Industri dan pasar otomotif Indonesia menjadi salah satu sektor yang terkena dampak dari krisis yang timbul akibat pandemi virus Corona. Sebenarnya hal yang sama bukan cuma terjadi di tanah air, tapi juga global.
Dari perbincangan OtoDriver dengan salah seorang kepala cabang dealer Mitsubishi di Jakarta, selama beberapa pekan PSBB saja pihaknya tak mendapatkan SPK alias Surat Pemesanan Kendaraan.
Mungkin hal tersebut bukan terjadi pada dealer tersebut, tapi juga sejumlah dealer lain berbagai merek dan di sejumlah kota di Indonesia. Para konsumen yang mendahulukan kebutuhan pokok dan kesehatan menjadi alasan penjualan mobil langsung melesu.
Demikian juga di ranah makro, di mana pabrikan-pabrikan besar hingga tulisan ini disusun masih menghentikan kegiatan produksinya.
Jika begini maka tak heran semua mata menoleh ke Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), wadah yang menaungi para pelaku industri otomotif nasional.
"Industri otomotif mau tahu strategi Gaikindo untuk menggeliatkan market domestik seperti apa? Karena sedih rasanya mendengar prediksi penjualan mobil tahun ini yang disebut 600 ribu unit," ujar seorang Public Relation perusahaan manufacturing merek Jepang di Indonesia.
Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo pun buka suara. Ia langsung menjawab bahwa krisis yang saat ini tengah melanda di ranah industri otomotif Indonesia hanya satu solusinya.
"Covid-19nya harus diatasi dahulu," kata Kukuh Kumara bersolusi. "Jika virus Covid-19 ini bisa diatasi dan kehidupan berjalan normal maka ekonomi akan bangkit lagi dan industri otomotif akan pulih. Tapi itu semua kembali ke seberapa bagus penanganan pemerintah dan para pelaku industri," ujar Kukuh kepada OtoDriver melalui sambungan telepon (28/4). Sebenarnya pada awalnya kami menghubungi Yohanes Nangoi sebagai orang nomor satu di Gaikindo, sayangnya ia tak merespon.
Gakindo, disebut Kukuh, bukannya tak bekerja selama masa genting krisis ini. "Tentu, kami sudah bicara dengan pemerintah. Pemerintah juga sudah memutuskan untuk menyelamatkan industri dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Kami juga terus berdiskusi dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik agar kita segera bangkit," ujar Kukuh mengakhiri wawancara.